TUGAS
KELOMPOK
ESENSI
KEBIJAKAN PUBLIK
(
Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Kebijakan Sektor Publik)
Di
SusunOleh:
VENI ARWANTIKA [ 130565201166
] MOHD. SYAHREZA [130565201176
]
VENY FAWLINA [ 130565201141 ] AZWIRULLAH [ 130565201008 ]
FEBRIANI S [ 130565201131
] KARDONI
[130565201103]
SINTA NURMALA [ 130565201165 ] AHWAN [ 130565201009 ]
SINTA NURMALA [ 130565201165 ] AHWAN [ 130565201009 ]
DESTYA HIKAYATI
[130565201087] ANDIKA S [
130565201127 ]
DOSEN
PEMBIMBING
ULY
SOPHIA, S.Sos, M.Si
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PRODI
ILMU PEMERINTAHAN
TANJUNGPINANG
SEMESTER III
TA.
2015-2016
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izinnya kami dapat menyusun makalah
ini dengan baik dengan judul ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK. Dalam upaya mencapai tujuan
pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam garis-garis besar haluan
Negara, maka mata kuliah kebijakan sector publik di masukan dalam struktur kurikulum
pendidikan tinggi yang termaksud komponen mata kuliah dasar umum yang kemudian dalam
perkembangan selanjutnya dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi, maka
mata kuliah kebijakan sector public dikelompokan dalam matakuliah pengemban cara
bicara yang baik.
Penulis
juga tidak lupa megucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang ikut berpartisipasi
dalam pembuatan makalah ini karna tanpa bantuan dari rekan-rekan yang lainnya mungkin
makalah ini tidak akan selesai.
Semoga
saja makalah ini bisa bermanfaat untuk para pembaca, serta memperluas wawasan mengenai
bentuk dan makna kata juga menjadi pedoman bagi kita untuk lebih mengenal
manfaat yang dijelaskan didalam makalah ini. Dan tidak lupa juga penulis mohon maaf
atas kekurangan yang ada pada makalah ini, karna sesunguhnya kekurangan ini bukanlah
bentuk kesengajaan dari penulis. Terimakasih.
Tanjungpinang,
08 Oktober 2015
Tim
penulis
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR ……………………………………………………………………..i
DAFTAR
ISI ………………………………………………………………………………ii
BAB
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………1
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………………………...2
1.3 Tujuan
Penulisan ……………………………………………………………………2
BAB
II PEMBAHASAN
2.1
Esensi Kebijakan Publik ……………………………………………………………..3
2.2
Karakter Utama dari Kebijakan Publik ……………………………………………...4
2.3 Politik Kebijakan Publik …………………………………………………………….5
2.4 Studi Kebijakan Publik ……………………………………………………………...8
2.5 Komparasi Kebijakan Publik ………………………………………………………..9
BAB
III PENUTUP
3.1
Kesimpulan ………………………………………………………………………...12
3.2
Saran ……………………………………………………………………………….12
DaftarPustaka …………………………………………………………………………….iii
BAB
I
PENDAHULAAN
1.1
LatarBelakang
Dalam kehidupan masyarakat modern
kebijakan publik atau populernya sering di sebut sebagai kebijakan
pemerintahan, merupakan suatu hal yang umum di jumpai, dan senyatanya adalah
suatu gejala yang tak dapat dihindari. Kebijakan adalah output atau hasil dari
penyelenggaraan pemerintahan negara, disampiing hasil berupa peraturan
perundan-undangan, barag-barang publik dan pelayana publik yang secara
sederhana dapat disebut dengan produk peerintah. Kebijakan publik merupakan
suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan meruakan bagian dari
keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan
berkembang di masyarakat. Kebijan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh
pemerintah untuk melakukan tindakan tertenu untuk tidak melakukan sesuatu
maupun untuk melakukan tindakan tertentu.
Dalam konteks indonesia, wilayahnya
ditandai dengan ciri keragaman. Ungkapan bahwa indonesia adalah negara
kepulawan, yang pulau-pulaunya bagaikan rangkaian mutu manikam yang terhampar
di sepanjang garis khatulistiwa, juga memberi warna dari isi atau dari nilai
kebijakan publik. Selain karakter wilayah negara, derajat keefektifan
perasanaan kebijakan publik akan sangat di warnai oleh kemampuan negara atau
pemerintah untuk melakukan penegakan aturan.
Sepanjang proses kehidupannya setiap warganegaranya
dipengaruhi oleh kebijakan publik hal ini dapat dilihat daam berbagai bentuk,
antara lain : perijinan, peraturan, pajak, dan retribusi, pelayanan
kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan keamanan dan
ketertiban. Singkatnya, setiap individu atau anggota masyarakat akan berhadapan
dengan kebijakan publik sejak lahir ( dalam bentuk perlunya akte kelahiran)
sampai meninggal (dalam bentuk perlunya keterangan kematian dan dalam beberapa
kasus juga perlunya izin penguburan dan retribusi penguburan). Secara langsung
atau tidak langsung, kehidupan warga negara selalu dibingkai dengan kebijakan
publik. Pembingkainan tersebut pada dasarnya berupa penyediaan norma dan aturan
bagi proses pembanguan dan pemeliharaan perilaku masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berpemerintaha, berbangasa dan bernegara.
1.2 RumusanMasalah
Dari makalah ini untuk memperjelas
dan mempermudah maka penulis memberikan kejelasan sebagai berikut :
·
Mengklasifikasi
kebijakan publik
·
Menjabarkan
karakter utama kebijakan publik
·
Politik
kebijakan publik
·
Studi
kebijakan publik
·
Komparasi
kebijakan publik
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan
dalam makalah ini adalah :
Mempelajari
kebijakan publik pada dasrnya adalah berusaha menggambarkan , menganalisis dan
menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah. Dan dengan mempelajari kebijakan publik maka kita
dapat memahami isi kebijakan publik/kebijakan pemerintah, menilai dampak dari
kekuatan-kekuatan lingkungan ,menganalisa akibat dari pengaturan berbagai
kelembagaan, proses-proses politik , meneliti akibat kebijakan publik terhadap
sistem politik dan evaluasi dampak
kebijakan terhadap negara.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK
Istilah
kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan
merupakan suatu kumpulan keputu-san yang diambil sese-orang / badan / lembaga
yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah–masalah atau
tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Publik artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum.
Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan,
dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan
kegiatan yang dijalankan. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan perundang
– undangan, keputusan dan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif, birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum dan
badan – badan pembuat keputusan publik.
Menurut Kartasasmita, kebijakan
publik adalah merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa
pengaruhnya. Sedangkan menurut Anderson : Serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan masalah.
Menurut
Anderson (1994:5) mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan
bertujuan yang diakui oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan
suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Dengan pengertian ini
anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan
dengan institusi pemerintah. Adapun implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan
publik tersebut antara lain:
1.
Kebikan
publik adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2.
Kebijakan
publik adalah rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu.
3.
Kebijakan
publik adalah tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan
mengenai hal-hal tertentu.
4.
Kebijakan
publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah.
5.
Kebijakan
pemerintah merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.
Dari
berbagai pandangan tentang kebijakan publik bahwa kebijakan publik adalah pola
tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dn terwujud dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan.
2.2 KARAKTER UTAMA KEBIJAKAN PUBLIK
Karakter
utama dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:
1.
Setiap
kebijakan publik selalu memiliki tujuan yakni untuk menyelesaikan masalah
publik. Setiap kebiajan publik akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya
masyarakat untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan
sehari-hari.
2.
Setiap
kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program
dan kegiatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik secara lebih konkrit
dapat diamati dalam wujud terencana, program, dan kegiatan. Dalam konteks ini,
aspek kas dari kebijakan publik adalah esensinya sebagai suatu upaya untuk
menemukan jawaban terhadap persoalan atau masalah yang sulit. Kenyataan ini
akan memunculkan berbagai implkasi, pertama, tidak akan ada suatu jawaban yang
dirumuskan yang akan dapat memenuhi semua kegiatan dari masyarakat atau warga
negara. Akibatnya, setiap kebijakan publik akan menghasilkan oposisi atau
paling tidak reaksi dan pada gilirannya akan mendorong lahirnya kebijakan
publik berikutnya. Kedua, solusi yang termuat dalam satu kebijakan jarang yang
bersifat final dan lengkap. Oleh karena itu, perubahan kebijakan merupakan
kecendrungan yang akan sering terjadi baik karena subtansinyayang tidak relavan
lagi maupun karena terjadi pergeseran kekuasaan dalam proses pemerintahan negara.
Ketiga, kebijakan publik juga dapat mengalami ketidak konsistenan pelaksanaan.
Keempat, kebijakan publik dalam bidang tertentu akan selau berkaitan dengan
kebijakan publik dalam bidang yang lain.
3.
Setiap
kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif. Keberadaan suatu sistem
politik atau suatu pemerintahan akan selalu mencerminkan dua keistimewaan,
pertama, pemerintahan merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat
aturan yang mengikat atau mesti dipatuhi oleh semua warga negara. Kedua, untuk
menegakan keberlakuan atauran yang telah dibuatnya, pemerintahan juga memiliki
kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggarnya.
Berdasarkan
uraian di atas, ada banyak manfaatnya dari keikutsertaan masyarakat dalam
merumuskan kebijakan publik.
Ada beberapa
manfaatnya, yaitu :
1.
Dapat membentuk
perilaku atau budaya demokrasi
2. Dapat
membentuk masyarakat hukum
3. Dapat
membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia
4.
Dapat membentuk masyarakat madani masyarakat madani
memiliki ciri – ciri sebagai berikut :
a.
Kesukarelaan, masyarakat madani terbentuk bukan karena
paksaan. Mereka secara sukarela membentuk kehidupan bersama karena punya cita –
cita yang sama.
b. Keswasembadaan,
artinya setiap individu mandiri atau tidak menggantungkan dari orang lain.
c. Kemandirian
yang tinggi terhadap negara. Anggota dari sebuah masyarakat madani tidak mau
bergantung pada negara, suatu lembaga atau organisasi.
d. Keterikatan pada
nilai – nilai yang disepakati bersama. Masyarakat madani berdiri di atas hukum
yang disepakati bersama.
Tujuan
pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk :
1. Mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat
2. Melindungi
hak–hak masyarakat
3. Mewujudkan
ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
2.3 POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK
Sebagaimana
yang kita ketahui, suatu kebijakan selalu memiliki tujuan. Dalam konteks tujuan
tersebut, setiap subtansi kebiakan publik diharapkan selalu bermanfaat untuk
pemenuhan kepentingan rakyat. Hanya saja dalam konteks pemanfaatan, setiap
kebijakan publik memberikan memberikan manfaat yang berbeda untuk berbagai kelompok masyarakat. Manfaat terbesar dari
suatu kebijakan publik cenderung akan dinikamati oleh inisiator kebijakan
publik. Dengan menginisiasi terbentuknya kebijakan publik inisiator merancang
“siapa yang mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Gejala ini dapat disebut
sebagai politik kebijakan publik.
Dalam
upaya memahami politik kebijakan publik, howlet dan rames (1995 : 19-39)
menyajikan taksonomi pendekatan umum terhadap gejala politik. Mereka
menggunakan dua variabel utama, yakni metode konstruksi teori, dengan dua
dimensi (deduktif dan induktif) dan unit analisis dasar dengan tiga dimensi
(individu, kelompok dan institusi).
Model pilihan
publik (public choice) memiliki asumsi bahwa aktor politik cenderung bertindak
rasional dalam upaya memaksimalkan kepuasan mereka. Rasional tersebut berfokus
pada kepentingan perorangan. Oleh karena itu, menurut model public choice,
setuap aktor politik, baik pemilih maupun politisi, dipandu oleh kepentingan
pribadi dalam memilih rangkaian tindakan untuk kemanfaatan terbaik bagi
dirinya. Pemilih memberikan suara untuk partai dan kandidat yang terbaik
memenuhi kepentingannya. Sedangkan politisi secara terus menerus bersaing untuk
pemilihan dalam upaya meningkatkan kepentingannya dalam pendapatan, kekuasaan,
pretise yang berasal kedudukan, dan menawarkan kebijakan yang memenangkan
dukungan pemilih. Pada gilirannya, pilihan tindakan dari pemilih dan politisi
tersebut berimplikasi paa pilihan partai atau biroktar. Partai politik
beroperasi sama seperi politisi, menawarkan paket kebijakan yang menarik bagi
pemilih. Sedangkan self-interest birokratmengarahkan mereka untuk memaksimalkan
budge instansinya karna budge yang lebih
besar merupakan sumber kekuasaan (power) prestise, penghasilan tambahan, dan
gaji tinggi.
Model ekonomi kesejahteraan memiliki
pandangan bahwa individu, melalui mekanisme pasar seharusnya menjadi andalan
bagi pembuatan kebanyakan keputusan yang menyangkut masyarakat. Pandangan
tersebut jelas berdampak besarnya peranan mekanisme pasar untuk mengoptimalkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian model ini juga
mengakui bahwa pada suatu tahap tertentu mekanisme pasar todak dapat berjalan
lancar, sehingga pasar tidak dapatmendistribusikan sumber daya secara
efisiensi.kondisi ini di sebut sebagai kegagalan pasar model class theories
bermula dari pandangan bahwa keanggotaan kelas umumnya ditentukan oleh ada
tidaknya karakteristik tertentu.
Dalam
hal ini karl mark berpendapat bahwa setiap masyarakat mempunyai struktur kelas
yang dikotomis dengan dua kelas yang bersaing untuk kekuatan politik dan
ekonomi. Masyarakat berkembang melalui sejumlah tahap tertentu (mede produksi
), yang masing-masing mempunyai seperangkat khas kondisi produksi teknologis
(sarana produksi ) dan suatu cara unik dalam berbagai aktor dalam proses
produksi berhubungan satu dengan yang lain ( struktur class atau relasi
produksi). Setiap mode produksi mengsyaratkan sistem class tertentu, yang
akhirnya di tentukan oleh kepemilikan sarana produksi. Oleh karana itu, menurut
model ini, kebijan publik di masyarakat kapitalis merupakan pencermianan
kepentingan class kapitalis.
Model neo-institusionalisme meyakini
bahwa dalam kehidupan kolektif akan selalu terbangun institusi. Fungsi
institusi dalam masyarakat adalah untuk mengatasi rintangan informasi dan
pertukaran dalam organisasi sosial. Salah satu institusi tersebuta adalah
pasar. Hanya saja, menurut model ini,
pasar tidak selalu dapat mendistribusikan sumber daya secara efisien dengan
kata lain, pasar tidak dapat mengagregasikan perilaku pemaksimalan
pemanfaatan(utility) perseorangan untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial
secara keseluruhan. Gejala ini di sebut sebagai kegagalan pasar (market
failure), yang sebabnya dapat berupa: natural monopoly, imperfect information,
externalities, public goods. bila kegagalan terjadi, institusi politik dapat
bertindak untuk menambah untuk mengganti
pasar. Namun demikian, pemerintah, sama seperti pasar juga dapat mengalami kegaggalan goverment filures (yang
bersumber dari terjadinya: organizational this placement, rising costs, dan
deriwed externalities.
Model
pluralism dan corperatiesm berbasis pada pandangan bahwa kelompok kepentingan
menjadi unsur utama proses politik. Kelompok sangat beraneka ragam, bebas di
bentuk, keanggotaan yang overlapping, dan ketiadaan monopoli perwakilan.
Overlapping keanggotaan (membership) merupakan mekanisme kunci untuk
rekonsiliasi konlik dan promosi kerja sama antar kelompok. Kelompok di organizir
kedalam sejumlah terbatas kategori tunggal, wajib, tidak kompetitif, tertata
secara hirarkis , fungsi yang berbeda diakui atau diberi izin (kalo tidak
diciptakan) oleh negara dan di beri monopili perwakilan dalam kategori
masing-masing sebagai pertukaran bagi kontrol tertentu atas pemilihan ketua
serta artikulasi tuntuan dan dukungan. Kebijakan publik di bentuk oleh
interaksi antara negara kelompok kepentingan atau kelompok yang diakui oleh
negara. Interaksi antara kelompok dilembagakan dan dimediasi oleh negara.
Dalam
model stasism, negara dipandang sebagai aktor otonom yang mempunyai kapasitas
untuk merencanakan dan melaksanakan tujuan sendiri, tidak mesti semata-mata
untuk merespon tekanan yang diberikan oleh kelompok atau kelas soasial yang
dominan. Otonomi dan kapasitasnya didasarkan pada keahliaan penjabatnya.
Pemahama tentang model gejala politik menjadi landasan dalam memahami
pendekatan studi kebijakan publik. Pendekatan studi kebijkan publik digunakan
adalah pendekatan teori sistem politik. Menurut pendekatan tersebut, kebijakan
publik dipandang sebagai respon sistem politik terhadap tuntutan yang muncul
dari lingkungannya.
Pendekatan-pendekatan
teori baru kebijakan publik, pertama, teori pendekatan kelompok memiliki
pandangan bahwa kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok.
Kedua pendekatan teori elit memandang kebijakan publik dipandang sebagai
pencerminan nilai dan referensi elite yang berkuasa. Ketiga, pendekatan
instituationalism berpandangan bahwa kebijakan publik secara otoritatif ditentukan
dan pada awalnya dilaksanakan oleh institusi pemerintah.
2.4 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
Tujuan
kegiatan dari studi kebijakan publik adalah deskritif dan eksplanatif.
Sedangkan analisis kebijakan bertujuan untuk memperoleh pengkajian dan
penyajian alternatif yang tersedia kepada aktor poliitk dalam upaya
menyelesaikan masalah publik. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para birokrat
atau kalangan penyelenggaraan pemerintahan. Sifat kegiatan yang dilakukan
umumnya adalah preskriptif. Salah satu contoh mengenai esensi analisis
kebijakan tersebut dikemukakan oleh weimer dan vining (1992 : 1-2) yang
menyatakan tentang tiga hal yang pertama, analisis kebijakan merupakan suatu
nasehat atau pandangan yang memberi arah pada pelaksanaan kegiatan. Kedua, analisis
kebijakan harus relavan dengan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.
Ketiga, analisis kebijakan perlu mencerminkan proses dimana negara yang menjadi
tonggak utama dan pemerintah sebagai penjalan kebijakan yang berhubungan dengan
masyarakat melalui sebuah tujuan dan kegiatan, bagaimana pelaksanaannya.
2.5 KOMPARASI KEBIJAKAN PUBLIK
Kenyataan
bahwa kebijakan publik dapat ditemui disemua sistem pemerintahan menjadikan
tersedianya berbagai praktik dan proses kebijakan publik yang berbeda beda.
keadaan ini membuat terbukanya ruang bagi suatu study yang bersifatkomparatif
mengenai kebijakan publik. Berkembangnya komparasi kebijakan publik merupakan
sumbangan besar bagi penguatan perkembangan kebijakan publik sebagai suatu ilmu
yang mandiri. Dalam kondisi saat sekarang, beberapa aspek menyertai
berkembangnya komparasi kebijakan publik, yakni isu metodologi perbandingan ,
pendekatan perbandingan , dan metode perbandingan.
Isu
metodologi perbandingan menjadi bahan pencernaan yang menarik bermula dari pengertian
mengenai makna atau perumusan menenai perbandingan kebijakan publik. Feldman
(dalam Parsons, 1995:40)mengartikan perbandingan kebijakan publik adalah suatu
moteda pengkajian kebijakan publik. Makana lain yang dikemukan oleh
Heinderheimer (dalam Parsons,1995:40) yang menyatakan bahwa perbandingan
kebijakan publik adalah study mengenai bagaimana ,mengapa, dan dengan akibat
apa pemerintahan yang berbeda melakuakn suatu pola tindakan atau pola tindak
bertindak tertentu.
Kedua
rumusan tersebut menunjukan bahwa perbandingan kebijakan publik mengenai hal
yang sama , tetapi dibuat oleh pemerintahan yang berbeda. Sandingan persamaan
ditengah tengah perbedaan tersebut, menurut Teodoulou (2002:5), memunculkan
lima isu metodologi perbandingan sebagai berikut :
1.
Apakah
mungkin menemukan ukuran perbandingan yang tepat waktu mengenai gejala yang
sama dalam bangsa yang berbeda ?
2.
Apakah
ada indikator yang tepat yang dapat digunakan sebagai perwakilan yang
bermanfaat dari tepri kebijakan secara umum.
3.
Apakah
fakta yang tersedia cocok lebih dari satu teori ?
4.
Dapatkan
hasil atau akibat yang sama dicapai melalui sejumlah instrumen kebijakan ,
sementara terlihat bahwa kebijakan yang sama mungkin dapat dikaitkan dengan
hasil yang jelas berbeda ?
5.
Konteks
dalam mana tindakan diambil adalah penting untuk dipahami tetapi konteks
berbeda antara satu dengan lainnya .
Dengan tercatatnya perbandingan tersebut maka Parsons
(1995:40) mencatat lima pendekatan pebandingan kebijakan , yakni sebagai
berikut :
1.
Pendekatan
ekonomi-sosial, yakni pendekatan yang mencermati bagaimana kebijakan publik
sebagai dampak dari faktor faktor sosial ekonomi.
2.
Pendekatan
pemerintahan partai , yakni pendekatan yang mengkaji bagaimana kompetisi partai
dan kontrol partisan dari pemerintah benar benar nermakna bagi kebijakan .
3.
Pendekatan
perjuangan kelas , yakni pendekatan yang menjelaskan kebijakan publik dalam
pengertian sebagai suatu bentuk politik (the political forms ) dari perjuangan
kelas dalam negar negara kapitalis yang berbeda.
4.
Pendekatan
korporatis-baru , yakni pendekatan yang berfokus pada pengaruh dari kepentingan
terorganisrir dalam penentuan kebijakan publik.
5.
Pendekatan
kelembagaan, yakni pendekatan yang mengkaji peraanan yang dimiliki oleh negara
dan institusi sosial dalam perumusan dan pembentukan kebijakan publik.
Pandangan lain mengenai pendekatan yang doipakai dalam perbandingan
kebojakan publik dikemukaan oleh Theodoulou (2002:7-8). Menurutnya , pendekatan
perbandingan kebijakan dapat dikelompokkan kedalam lima pendekatan sebaagai berikut
:
1.
Pendekatan
nilaikultural (the cultural delius falues app roach)
2.
Pendekatan korporasi-baru (neo-corporatit app
roach)
3.
Pendekatan
kelembagaan (institutional app roach)
4.
Pendekatan
sosial-ekonomi (socioeconomic app roach)
5.
Pendekatan
masalah politik (the polotics matters app roach )
Dari kelima pendekatan tersebut terdapat dua pendekatan yang berbeda
dari pendekatan yang disampaikan oleh Parsons , yankni pendekatan nilai budaya
(the culturan – app roach ) dan pendekatan politik yang bermakna (the politics
the matters app roach). Pendekatan nilai budaya mengasumsikan bahwa bangsa
bangsa memiliki nilai yang khas yang kemudian terwadahkan dalam budaya mereka .
nilai nilai tersebut membentuk sikap masyarakat dan pada gilirannya , menjadi
landasan bagi dukungan atau tantangan untuk bermacam kebijakan tertentu.
Pendekatan politik bermakna memiliki pandangan bahwa terdapat perbedaan yang
khas (distincedifferences) antara bangsa bangsa ademokrasi liberal yang makmur.
Perbedaan tersebut jelas terlihat dalam pilihan-pilihan politik yang dibuat
oleh bangsa-bangsa tersebut dan pada dampak kebijakan (policiy out comes) yang
terjadi. Penggunaan pendekatan perbandingan kebijakan mengerucut pada metode
perbandingan kebijakan yang digunakan Persons (1995:40) dan Theodoulou
(2002:5-6) mencatatt tiga metode yang lazim digunakan dalam perbandingan
kebijakan publik , yakni sebagai berikut:
1.
Study
kasus tunggal dari satu bidang kebijakan publik dalam satu negara
2.
Analisi
statistik dari beberapa study kasus dari beberapa negara
3.
Perbandingan
bidan atau sektor kebijakan yang lebih fokus antara sejumlah negara yang dapat
diperbadingan (comparabele countries).
Dalam
lingkup ilmu pengetahuan sosial yang lebih luas , penggunaan metode komparatif
merupan kecendrungan yang umum. Alasan utama nya berpangkal pada pandangan
bahwa dengan melalui study yang bersifat komparatif , makan diperoleh
pengetahuan yang memiliki keandalan universalitas yang besar . seperti yang
dinyatakan oleh Fred W.Riggs (dalam Jreissat 2005:231) , berkaitan dengan
perbandingan administrasi publik bahwa proses untuk menghasilkan pengetahuan
admisnistratif yang reliabel dan mengembangkan prinsip prinsip administratif
yang terpercaya secara inheren bersifat koporatif.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Pandangan
tentang kebijakan publik bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang
ditetapkan oleh pemerintah dn terwujud dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan. Dengan
mempelajari kebijakan publik maka kita dapat memahami isi kebijakan
publik/kebijakan pemerintah, menilai dampak dari kekuatan-kekuatan lingkungan
,menganalisa akibat dari pengaturan berbagai kelembagaan, proses-proses politik
, meneliti akibat kebijakan publik terhadap sistem politik dan evaluasi dampak kebijakan terhadap
negara.
3.2 Saran
Pemerintah
diharapkan memberikan kebijakan , dimana kebijakan tersebut berlalu umum untuk
semua pihak. Karena realitanya selama ini kebijakan yang dilakukann pemerintah
seolah olah hanya ditujukan untuk kalangan kalangan tertentu saja bukan untuk
kalangan masyarakat bawah sehingga kewajiban atau hak yang diperoleh oleh
setiap masyarakat tidak merata dan tidak efisien.
DAFTAR
PUSTAKA
https://asefts63.wordpress.com/tag/hakikat-kebijakan-publik/
https://asefts63.wordpress.com/tag/hakikat-kebijakan-publik/
http://www.academia.edu/6510860/MODEL_KEBIJAKAN_PUBLIK
http://www.academia.edu/4828185/Teori_Politik_dan_Kebijakan_Publik
