NEK - TOK - AZWIR
Kamis, 28 April 2016
DIMENSI DAN RELASI E-GOVERMENT
KELOMPOK
4
DIMENSI
DAN RELASI E-GOVERMENT
(
Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah
Teknologi Informasi
Pemerintahan)

Di
SusunOleh:
AGUS SANDRA KIRANA [ 130565201018 ]
AZWIRULLAH [ 130565201008 ]
FADLI SAHRI [ 130565201028 ]
` MAS INDRI [ 110565201098
]
DOSEN
PEMBIMBING
FITRI KURNIANINGSIH
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PRODI
ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER
VI
TA. 2016
Kata Pengantar
Assalaamu’alaikum
wr. wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita semua, dan tidak lupa solawat beriring salam kita kepada Nabi besar
Muhammad SAW, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan ini.
Makalah dengan judul “DIMENSI DAN
RELASI E-GOVERNMENT ” ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan yang diberikan oleh Ibu Fitri Kurnianingsih.
Kami mengucapkan banyak terimakasih
kepada Ibu Fitri Kurnianingsih selaku dosen Teknologi Informasi Pemerintahan, terima kasih juga kami ucapkan
kepada rekan-rekan yang telah membaca makalah ini.
Kami menyadari masih banyak kekurangan
dalam makalah ini, dengan kerendahan hati Kami memohon
maaf. Semoga makalah ini dapat berguna dan
bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Wassalaamu’alaikum
wr. wb.
Tanjungpinang,
21 April 2016
Tim Penyusun
Daftar Isi
Kata Pengantar ……………………………………………………………..i
Daftar Isi ……………………………………………………………………ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………….........…………………………….1
B. Rumusan Masalah ……………….………..………………………..2
BAB II PEMBAHASAN
A. Dimensi
E-Goverment..………………………………………… ….3
B. Relasi
E-Goverment ………………………….………..……………5
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………….………9
B. Saran …………………………………………………………………9
Daftar Pustaka...…………………………………….………………………iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang.
Teknologi
informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian
informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era
otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah
satu upayanya adalah menggunkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang
populer disebut e-government. Dalam abad ini dimana informasi memegang peranan
penting dari segenap kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang
ditandai dengan keterbukaan dan persaiangan bebas, Era baru itu, akan
berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga dalam segi-segi kehidupan
kita uang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, kita dituntut untukmembangun
ketangguhan nasional di segala bidang. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Departemen Pekerjaan Umum mau
tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efisiensi yang
tinggi dan pelayanan yang lebih baik.
E-Government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara
Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian
menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: Government to Citizen, Government to
Business Enterprises, dan inter-agency relationship. Pengembangan e-Government
di lingkungan instansional pemerintah, saat ini merupakan salah satu tuntutan
yang harus dipenuhi dalam rangka menciptakan media informasi dan komunikasi
birokrasi pemerintah yang transparan dan bersifat global kepada publik.
E-Government juga tidak hanya menjadi tanggung jawab dari
pemerintah saja. Masyarakat umum dapat membantu pemerintah dalam hal
mengumpulkan data dan mengorganisirnya (atau bahkan ikut serta dalam
mengonline-kannya). Tenaga teknis yang handal dapat membantu pemerintah
setempat dalam setup server dan access point di berbagai tempat. Selama ini
pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan
birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab
perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh
karena itu di masa mendatang pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses
kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang
kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan
masyarakat internasional Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan
sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang.
Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam di masa
mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi
berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta
memperluas rentang kendali. Pemerintah juga harus melonggarkan dinding pemisah
yang membatasi interaksi dengan sektor swasta, organisasi pemerintah harus
lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private
partnership).
Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan
mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Dengan demikian pemerintah
harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui
proses transformasi tersebut, Pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan
kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi
birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang
memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk
menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus
disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara,
masyarakat, dunia usaha, dan pihakpihak berkepentingan lainnya dapat setiap
saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu
dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit
pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
B.
Rumusan Masalah.
“Bagaimana upaya untuk meningkatkan
kinerja pelayanan pemerintah dan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan
kepada masyarakat sebuah negara agar bermuara pada negara yang lebih maju.”
BAB II
PEMBAHASAN
A. Dimensi E-Government
Dalam
pelaksanaan PeGi, telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji. Kelima
dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan
perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam
penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara
satu dengan yang lainnya.
1.
Kebijakan
Dimensi kebijakan sangat erat
kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen-dokumen resmi yang mempunyai
tujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri antara
lain :
· Visi dan Misi yang dijabarkan dengan
jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi,
kebijakan, pedoman, rencana strategis atau bentuk dokumen resmi lainnya;
· Strategi Pemanfaatan TIK yang
dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi
lainnya;
· Standar atau panduan-panduan yang
berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun pemanfaatan TIK secara
spesifik dalam bidang-bidang tertentu;
· Peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan dari program-program
pengembangan dan pemanfaatan TIK;
· Kebijakan Anggaran yang berkaitan
dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK sehingga aspek anggaran tidak terus
menjadi kendala dari tahun ke tahun.
2. Kelembagaan
Dimensi
kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan
bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator
antara lain:
·
Keberadaan
organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief
Information Officer (CIO), dukunga teknis dan fungsi-fungsi lain dengan
baik;
·
Adanya
dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi
(TUPOKSI);
·
Adanya
kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK
yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status
kepegawaian;
·
Adanya
dasar hukum sehingga memperkuat kedudukan daripada lembaga untuk menjalankan
TUPOKSI dengan baik.
3. Infrastruktur
Dimensi
infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan
dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari antara lain:
· Piranti keras komputer (hardware)
dan piranti lunak (software);
· Jaringan komunikasi (LAN, WAN,
Internet);
· Service delivery channel atau saluran layangan informasi
baik melalui web, telepon, SMS atau saluran-saluran lain;
· Fasilitas pendukung seperti antara
lain AC, UPS, genset serta sarana pengamanan lainnya.
4.
Aplikasi
Dimensi aplikasi berkaitan dengan
ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara
lain:
·
Dapat
bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada (ketersediaan
infrastruktur, sumber daya manusia dan lain-lain);
·
Berfungsi
mendukung proses kerja yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi
secara maksimal;
·
Membawa
dampak positif bagi efisiensi dan efektifitas kualitas layanan;
·
Mampu
mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah
Aplikasi-aplikasi tersebut haruslah
mendukung fungsi-fungsi dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari
antara lain:
· Pelayanan yang meliputi aplikasi
kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan
investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan,
dan lain-lain.
· Administrasi dan manajemen yang
meliputi aplikasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek,
surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan,
kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan dan lain-lain.
· Legalisasi yang meliputi aplikasi
sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan
perundangan, dan lain-lain.
· Keuangan yang meliputi aplikasi
anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
· Kepegawaian yang meliputi aplikasi
penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan
pelatihan, dan lain-lain.
5. Perencanaan
Dimensi perencanaan berkaitan dengan
proses perencanaan dengan indikator antara lain:
·
Adanya
proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara
nyata;
·
Adanya
kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang terdiri dari
antara lain: tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi,
kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi
kebutuhan di masa yang akan datang;
·
Pengambilan
keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan.
B.
Relasi E-Government
1. Government to Citizens (G2C)
Tipe G2C
ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah
membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan
utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan
kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C
adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses
yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah
sebagai berikut:
·
Kepolisian
membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk
mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik
kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus
bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;
·
Kantor
Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan
sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para
turis lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal melalui
mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan
antre di bandara udara;
· Departemen Agama membuka situs
pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di
tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan
bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;
· Bagi masyarakat yang memiliki
keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi
Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan
diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara
gratis); dan lain sebagainya.
2. Government to Business (G2B)
Salah satu tugas utama dari sebuah
pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda
perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan
aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu,
yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan
karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti
berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan
kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis
dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang
dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif
dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G2B ini
adalah sebagai berikut:
·
Para
perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web
untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan
pembayaran melalui internet;
· Proses tender proyek-proyek
pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui
website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari
proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir
informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender
itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
·
Proses
pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya
untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep
semacam e-procurement diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah
dengan para supplier-nya);
·
Perusahaan
yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah
berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan
berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.
3. Government to Governments (G2G)
Di era
globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling
berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk
berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya
berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk
memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara
(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang
berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme
hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan
e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:
·
Hubungan
administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah
kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data
dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang
berada di tanah air;
·
Aplikasi
yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing
milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan
menanamkan uangnya;
·
Pengembangan
suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang
tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal);
·
Sistem
informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran
terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional;
dan lain sebagainya.
4. Government to Employees (G2E)
Pada
akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja
dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja
di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang
dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:
·
Sistem
pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan
adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai
penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan
pemerintahan;
·
Aplikasi
terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak
dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak
individualnya;
·
Sistem
asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah
terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik,
dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan
tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan
beserta keluarganya;
·
Aplikasi
yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk melakukan
perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di dalamnya masalah
tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Ø
Dimensi E-Government
· Kebijakan
· Kelembagaan
· Infrastruktur
· Aplikasi
· Perencanaan
Ø Relasi E-Government
· Government
to Citizens (G2C)
· Government
to Business (G2B)
· Government
to Governments (G2G)
· Government
to Employees (G2E)
B.
SARAN
Dengan menyadari adanya bermacam-macam Dimensi dan Relasi
E-Goverment tersebut. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan
kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk
meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, yang
pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri.
Daftar Pustaka
http://myzavier.blogspot.co.id/2009/05/latar-belakang-e-goverment.html
https://avicinna.wordpress.com/probolinggo/e-government-dan-pegi-di-kota-probolinggo/
Langganan:
Postingan (Atom)